JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan yang tidak menyenangakan bagi ribuan guru kelompok bermain (playgroup).

Tunjangan transportasi mereka yang semula Rp 1,5 juta per tahun dipotong separo menjadi Rp 750 ribu per tahun. Alasannya, alokasi anggaran Kemendikbud terbatas.

Pemangkasan tunjangan itu disampaikan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2-TK) Ditjen PAUDNI Kemendikbud Nugaan Yulia Wardhani Siregar.

Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan, selama ini memang tidak berlaku ketentuan tunjangan transportasi guru playgroup harus Rp 1,5 juta per tahun.

"Jadi jika alokasi anggarannya besar, ya kami alokasikan uang tunjangan lebih. Tetapi jika sekarang anggarannya terbatas, alokasi uang tunjangan juga disesuaikan," urainya di Jakarta kemarin.

Dia menuturkan alokasi anggaran tunjangan transportasi guru-guru playgroup di APBN 2015 dipatok Rp 20 miliar. Angka ini lebih kecil dibandingkan alokasi tahun lalu.

Dhani mengatakan, pemerintah tetap berupaya mempertahankan jumlah guru yang mendapatkan tunjangan itu. Dengan demikian, konsekuensinya adalah besaran yang diterima setiap guru dikurangi.
 
Meskipun begitu Dhani mengatakan Kemendikbud masih berupaya mencari cara agar alokasi tunjangan transportasi guru playgroup itu bisa dinaikkan lagi. Di antaranya adalah dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas. Namun ketetapan berapa duit perjalanan yang bisa dihemat, Dhani mengatakan baru bisa diketahui beberapa bulan ke depan.
 
Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudni) Netti Herawati mengatakan, kesejahteraan guru-guru playgroup saat ini masih memprihatinkan.

Pemangkasan alokasi tunjangan transportasi oleh Kemendikbud itu, kata dia, bakal semakin membuat sebagian guru-guru kelompok bermain jauh dari standar hidup sejahtera.

Pemerintah selama ini hanya memberikan tunjangan profesi sampai guru TK. Sementara untuk guru-guru playgroup tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi. Sebab, kelompok bermain dianggap sebagai satuan pendidikan nonformal.

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi kesempatan kembali untuk tenaga honorer K2 yang memenuhi persyaratan tetapi belum lulus (Eks K2) untuk tes menjadi pegawai negeri sipil. Jumlahnya tidak akan lebih dari 456 ribu, bahkan mungkin kurang. Hal itu diungkapkan Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi saat menerima perwakilan honorer K2 di kantornya, Jakarta, Kamis (26/2).

"Kalau merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 48/2005, PP 43/2007, dan PP 56/2012, persoalan K2 itu sudah selesai. Tetapi kami melihat realitanya saat ini masih menyisakan persoalan, di sisi lain banyak aspirasi yang perlu diperhatikan, karena itu kami sedang merumuskan solusinya," kata Yuddy.

Menurut Yuddy, untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS harus tetap melalui tes. Namun, akan ada prioritas bagi honorer K2 yang berusia diatas 35 tahun. "Prinsipnya harus tetap ada tes karena ada aturannya berdasarkan UU ASN. Sebagian besar honorer K2 ini usianya di atas 35 tahun, karena itu kita prioritaskan yang ikut tes adalah yang usianya diatas 35 tahun," kata Yuddy.

Yuddy mengatakan, rencananya tes untuk honorer Eks K2 ini akan dilaksanakan pertengahan tahun 2015. Menurutnya, tes dilakukan secara serentak agar tidak ada kesempatan untuk melakukan manipulasi. Selain itu, honorer Eks K2 juga diwajibkan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing.

Yuddy juga menegaskan mengenai status dari kurang lebih 80 ribu orang yang lulus seleksi CPNS dari jalur K2 yang belum dilakukan pemberkasan di BKN karena tidak dilengkapi SPTJM atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, akan dibatalkan. "Kekosongan formasi tersebut diproyeksikan untuk diisi Eks K2 asli yang akan mengikuti tes nanti," kata Yuddy. Yuddy berharap dengan adanya kebijakan ini maka seluruh persoalan honorer K2 bisa selesai di akhir tahun 2015.

Menanggapi hal tersebut, Titin yang merupakan ketua Forum Honorer K2 Indonesia mengatakan menerima putusan Menteri PANRB tersebut. Namun, dia meminta agar Menteri bisa mempertimbangkan jika ada honorer K2 asli yang kembali tidak lulus saat ujian nanti. "Kalau tidak lulus lagi mau diapakan honorer ini? Mohon itu menjadi bahan pertimbangan pak Menteri," kata Titi.

Yuddy mengatakan akan mempertimbangkan semua aspirasi tersebut. Walaupun tentu keputusannya nanti tidak akan disukai semua pihak. "Setiap keputusan yang dibuat memang tidak sepenuhnya disukai semua pihak, tetapi kalau itu baik,  maka saya akan tetap melakukannya," kata Yuddy.