Badan Kepegawaian Negara menjanjikan akan menuntaskan pembuatan nomor induk pegawainya (NIP) honorer kategori dua (K2) yang lulus tes, dalam waktu secepat-cepatnya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala (Waka) BKN Bima Haria Wibisana, menanggapi masih banyaknya NIP honorer K2 yang belum diterbitkan.

Bima mengakui, memang banyak masalah urusan honorer K2 ini, sehingga mengganggu proses

Terpilihnya
Yuddy Crisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memberikan harapan baru bagi honorer.
Honorer tertinggal yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI)
dan Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta MenPAN-RB baru
akan berpihak kepada honorer.


"Kami ucapkan selamat kepada MenPAN-RB
yang baru. Semoga penyelesaian

Lambatnya penuntasan pemberkasan nomor
induk kepegawaian (NIP) ternyata dimulai dari tingkat bawah. Sejumlah
informasi menyebutkan bahwa kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak
berani meneken usulan pemberkasan NIP bagi CPNS dari pelamar tenaga
honorer kategori 2 (K2).



Banyak laporan yang masuk ke panitia
pusat, bahwa BKD tidak kunjung menandatangani berkas usulan NIP sejumlah

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPANRB) Tasdik Kinanto
mengungkapkan, 90 persen honorer kategori dua (K2) dibayar secara
saweran. Itu artinya, perekrutannya tidak melewati proses perencanaan.




"Kalau mau buka-bukaan, sebenarnya 90
persen honorer K2 tidak jelas kok statusnya. Mereka diangkat oleh SKPD
dengan cara dibayar saweran," ujar

Indonesia Corruption Watch dan Komite
Rakyat Pemberantas Korupsi sudah menyerahkan ribuan nama honorer
kategori dua (K2) siluman yang lolos dalam rekrutmen Calon Pegawai
Negeri Sipil 2013 kepada Bareskrim Polri.




Selain itu, ICW dan KRPK sudah menyerahkan nama pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini.

"Kami minta Mabes Polri untuk
menginstruksikan seluruh jajarannya baik Polda dan

Indonesia Corruption Watch (ICW)
menyerahkan data 1.282 nama honorer kategori dua (K2) siluman yang lolos
dalam rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil 2013, ke Bareskrim Polri,
Jakarta, Selasa (18/3).


Menurut Koordinator Divisi Monitoring
Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, pihaknya mempunyai bukti dugaan
kecurangan di enam kabupaten di seluruh Indonesia.



Yakni, Kabupaten Tangerang,

Koalisi LSM Pemantauan CPNS (KLPC)
meminta pemerintah tidak membuka kembali lowongan dan tambahan kuota
untuk calon pegawai negeri sipil seperti yang direncanakan sebelumnya
sampai honorer siluman dibersihkan.



Menurut Koordinator KLPC Febri Hendri,
pihaknya akan menyampaikan tuntutan ini ke Kementerian PAN-RB dan Badan
Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu pihaknya akan menyampaikan

Berdasarkan terbitan media harian online jpnn.com (16/3) mengungkapkan bahwa koalisi LSM Pemantauan
CPNS (KLPC) telah menerima laporan nama-nama tenaga honorer siluman
alias yang memiliki data palsu dan lolos dalam rekrumen CPNS K2 pada
tahun 2013 lalu. Menurut Koordinator KLPC Febri Hendri, honorer siluman
yang dilaporkan mencapai 1173 orang yang tersebar di beberapa daerah.




Di

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar memberikan sinyal
adanya revisi pengumuman kelulusan honorer kategori dua (K2).



Peluang muncul dari dua hal. Pertama,
jika dalam proses pemberkasan nanti ditemukan honorer K2 bodong maka
akan diganti dengan yang asli.




Yang kedua, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono telah memerintahkan ke Azwar

Kabar gembira bagi honorer kategori dua
(K2) seperti yang dilansir melalui jpnn.com bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPANRB) memberikan tambahan kuota jumlah honorer K2 yang lulus.




Berapa besarannya, MenPANRB Azwar
Abubakar belum memastikannya. Dengan alasan masih akan melihat hasil
pemberkasan NIP nanti. Sebab sampai saat ini belum ada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar mengatakan, banyaknya
aksi protes honorer kategori dua (K2) terhadap hasil kelulusan yang
diumumkan Panselnas menunjukkan ada permainan di daerah. Sebab, daerah
lah yang menyodorkan data-data honorer K2-nya.




"Bukannya mau lempar tanggung jawab, kan
Panselnas hanya memeriksa hasil tes kompetensi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Pangkep, Sulawesi Selatan, Tajuddin Laode mengungkapkan puluhan tenaga
honorer kategori dua (K2) yang telah dinyatakan lulus seleksi calon
pegawai negeri sipil (CPNS) telah menyatakan mengundurkan diri sebagai
tenaga honorer.




Pengunduran diri para honorer ini, kata
dia, dilakukan karena mereka takut akan dipidanakan. Mereka diduga
melakukan tindak

Pusing memikirkan masalah honorer
kategori dua (K2), Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (SesmenPANRB) Tasdik Kinanto pun curhat di depan
peserta seminar Bakohumas.



"Kami ini bener-bener dibikin puyeng
dengan masalah honorer tertinggal. Honorer kategori satu (K1) bisa jadi
CPNS tanpa tes, sekarang kategori dua (K2) minta hal serupa," ujarnya di

Pemerintah daerah (Pemda) dituding
melakukan kejahatan sistematik karena mengoleksi ribuan honorer kategori
dua (K2). Ini bukan tanpa alasan, sebab hingga ini belum ada satupun
pemda yang berani mengajukan usulan pemberkasan NIP ke Badan Kepegawaian
Negara (BKN).




"Saat akan pelaksanaan tes honorer K2,
daerah ramai-ramai teriak kalau honorernya asli dan bukan bodong. Begitu
dites dan

Pengumuman hasil honorer K2, menuai berbagai protes baik dari peserta, masyarakat sampai anggota dewan terhormatpun turun tangan menangani kisruh ini. Masalah yang mencuat setelah pengumuman tersebut banyakya pengaduan dan temuan data honorer K2 bodong alias palsu. Data tersebut berhasil disusupkan dari BKD sampai kepusat. BKD tidak membaca dan memahami akan begini akibatnya, mungkin ini sudah

Pengangkatan Honorer K2 Secara Bertahap Menjadi CPNS Msih Mengacu PP 56 Tahun 2012 tetap menjadi payung
hukum pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.
Pemerintah pun belum berencana merevisi PP tersebut dengan peraturan
lainnya.



"Belum ada rencana merevisi PP yang ada.
PP 56 kan masih baru jadi itu saja yang dipakai dulu," kata Deputi SDM
Aparatur Kementerian

Para tenaga honorer kategori 2 (K2)
yang namanya tidak tercantum di pengumuman kelulusan namun merasa
sebagai honorer asli, mulai malam ini barangkali bisa tidur agak
nyenyak.



Ini menyusul pernyataan  Deputi SDM
Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja,
yang mengatakan honorer K2 yang memenuhi aturan PP 48 Tahun 2005

Perjuangan para tenaga honorer kategori
dua (K2) nampaknya membuahkan hasil. Pemerintah mengeluarkan kebijakan
untuk mengangkat honorer kategori dua (K2) secara bertahap. Namun,
syaratnya harus memenuhi aturan PP 48 Tahun 2005 dan PP 56 Tahun 2012.


"Seluruh honorer kategori dua akan
diangkat CPNS bertahap. Tapi pengangkatannya kan harus ada syaratnya jadi
bukan gratis," kata Deputi SDM

Sekjen Dewan Presidium Forum Honorer
Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto membenarkan keterangan Walikota
Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yang menyebut para honorer kategori dua
(K2) semuanya akan diangkat menjadi CPNS secara bertahap.



Dijelaskan Eko, delegasi FHI sudah
berdialog dengan MenPAN-RB Azwar Abubakar di gedung  Manggala Wana
Bakti, Jakarta, pada Kamis (27/2) lalu. Dialog

Humas BKN, Menindak lanjuti pengumuman test kelulusan Tenaga Honorer Kategori (K2) yang banyak menuai protes dari masyarakat pemerhati kepegawaian, Panitia Seleksi Ujian Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil menggelar Rapat Kerja (Raker), di Ruang Sriwijaya  Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) Jakarta. Raker dipimpin langsung