Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Sistem Penggajian akan mendorong tingkat kesejahteraan aparatur
sipil negara, atau lebih dikenal dengan sebutan PNS.


Pasalnya, menurut Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi,
seluruh komponen gaji akan mengalami peningkatan.



"Sistem gaji PNS akan kita atur sehingga
lebih profesional

Adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN)
berimbas pada sistem penggajian PNS. Selama ini PNS mendapatkan
honorarium dari kegiatan-kegiatan di luar tugas pokoknya, kini semuanya
dipangkas.



"PNS tidak bisa lagi menerima honor
untuk kegiatan-kegiatan luar kantor. Ini sesuai amanat UU ASN," tegas
Subowo Joko Widodo, asisten deputi SDM Aparatur Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Para perempuan yang yang menjadi pegawai
negeri sipil (PNS) bakal punya waktu lebih untuk mengurusi keluarganya.
Khusus ibu-ibu PNS yang memiliki anak berusia 0-7 tahun, waktu kerja
mereka akan dikurangi dua jam setiap hari.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddi Chisnandi. Yuddi mengaku, kebijakan pengurangan jam kerja

Para aparatur Sipil
Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap-siap
menghadapi pensiun dini. Kebijakan ini diberlakukan bagi pegawai yang
kompetensinya rendah dan tidak bisa dikembangkan lagi.




"Dalam rangka penataan struktur organisasi
kepegawaian, pemerintah akan mengambil kebijakan pensiun dini. Pensiun
dini akan dikenakan mulai tahun 2016, kepada pegawai yang

Praktek korupsi dalam bentuk suap atau
uang pelicin atau suap di lingkungan birokrasi dinilai masih akut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan usulan perbaikan sistem
untuk mencegahnya. Di antaranya adalah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) secara signifikan.


Usulan KPK itu disampaikan langsung ke
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB

Banyaknya PNS yang kompetensinya rendah
mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB) mewajibkan seluruh pejabat pembina kepegawaian
(PPK) menggelar diklat untuk aparaturnya. Harapannya, dengan mendapatkan
diklat kemampuan PNS akan bertambah.




"Seiring dengan akan dilaksanakannya
moratorium, daerah harus memberdayaan PNS yang ada. Itu sebabnya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan, hingga saat ini
belum ada perubahan mengenai gaji ke-13. Artinya, PNS, TNI/Polri serta
pensiunan masih tetap menerima gaji ke-13 yang biasanya disalurkan
setiap menjelang tahun ajaran baru.



"Belum ada instruksi apa-apa tentang
gaji 13, masih tetap seperti yang sebelumnya," kata Karo Hukum

Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur
(Jatim), hanya honorer Surabaya yang tidak ikut dalam aksi turun ke
jalan besok (15/10). Pasalnya, honorer di Surabaya sudah masuk kategori
hidup sejahterah karena gaji yang dibayarkan sudah sesuai standar upah
minimum pekerja (UMP) yakni Rp 2,2 juta.




Meski tidak ikut berjuang, namun menurut
Korwil Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Jatim

Pemerintah mengalokasikan anggarkan sebesar Rp 6 triliun tambahan belanja pegawai untuk kenaikan gaji pokok dan penambahan uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI pada tahun 2015.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan, Rp 4 triliun guna merealisasikan kenaikan gaji sebesar 6 persen pada 2015. Sementara Rp2 triliun dialokasikan guna tambahan

Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla
mempertimbangkan usulan dari Organisasi Kemasyarakatan sayap Partai
Kebangkitan Bangsa, yakni Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa supaya
libur Pegawai Negeri Sipil tidak mesti diberikan pada Sabtu dan Minggu.


“Ini satu ide menurut saya revolusi dari
Garda Bangsa bahwa libur pegawai pemerintah dibagi beberapa tahap,
sehingga bekerja bisa dilakukan

Dalam RAPBN 2015 pemerintah kembali menaikan gaji dan uang makan PNS
sebesar 6 persen. Kenaikan tersebut termasuk kepada Polisi/TNI dan
berlaku di 2015.Adapun, alasan kembali menaikan uang makan dan gaji abdi negara tersebut agar pada tahun depan kinerja PNS dapat lebih efektif."Untuk
mendukung pelaksanaan pemerintah efektif gaji PNS, TNI/Polri naik 6
persen," kata Menteri Keuangan (

PT Taspen (Persero) memastikan pihaknya akan membayarkan rapelan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 10 Juli 2014. Rapelan gaji tersebut diperuntukkan bagi ribuan mantan PNS.



"Kami akan membayarkan kenaikan rapelan gaji kenaikan pensiun dari Januari-Juni pada 10 Juli nanti," ungkap Direktur Keuangan Taspen, Tri Lestari melalui halaman yang dikutip mdari Liputan6.com.

Pemerintah bakal membayarkan kenaikan gaji baru Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada awal Juli 2014. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada pertengahan bulan depan.


Informasi ini disampaikan Deputi Bidang Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kuspriyo Murdono.

Pemerintah telah menaikkan kenaikan gaji

Kabar baik bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengaku telah menandatangani surat persetujuan soal pencairan gaji ke-13 tersebut pada minggu ini.



"Udah jalan, kemarin sudah saya tanda tangan. Itu sudah keluar 3 hari yang lalu dari kantor saya," ujarnya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan.



Namun

Menyambut bulan Ramadan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar telah mengeluarkan surat edaran  Nomor B2494/M.PAN-RB/6/2014 mengenai jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) selama bulan puasa.

Seperti dikutip dari Laman Sekretariat Kabinet, surat edaran itu ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II; Jaksa Agung;

Pemerintah sedang merumuskan aturan soal sistem gaji yang akan
diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain gaji pokok, pemerintah
akan memberikan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan setiap bulan


Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan-RB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, akan ada tiga
komponen dalam gaji setiap bulan yaitu

Pemerintah telah menaikkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai 1 Januari 2014. Kebijakan baru tersebut diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 21 Mei ini.

Artinya ada kekurangan gaji yang harus dibayarkan pemerintah sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji. Lalu kapan uang rapelan gaji PNS akan dibayarkan?


Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji PNS Menunggu Peraturan Presiden, seperti dimuat dalam halaman terbitan liputan6.com menuliskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pembayaran kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Jika Perpres tersebut keluar, rapelan gaji abdi negara sejak Januari bakal segera dibayar.


Direktur Jenderal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar menyatakan, tahun ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapat gaji ke-13 pada Juli 2014.



Azwar mengatakan, gaji ke-13 untuk PNS merupakan hal yang rutin dilakukan setiap tahun. Saat ini sedang dipersiapkan untuk dikeluarkan.


"Sebelum Lebaran. Prosesnya nggak lama lagi. Lagi kami hitung,"  kata Azwar,  saat

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengaku bakal membayar kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai 1 Januari 2014. Padahal kebijakan ini baru diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 21 Mei ini.


Namun nampaknya seluruh PNS harus lebih bersabar menunggu pembayaran kenaikan gaji tersebut karena alasan kesibukan. Pemerintah memang tengah mengejar penyelesaian