Istilah honorer, pegawai tidak tetap
(PTT), dan guru tidak tetap (GTT) tidak akan ada lagi bila Peraturan
Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) nantinya diterbitkan. Saat ini Rancangan PP PPPK masih dalam
tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.


 "Kita masih menunggu PP PPPK-nya turun.
Kalau sudah turun, otomatis tidak ada lagi istilah honorer,

Wacana Pemerintah  pusat yang tertuang
dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memberlakukan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Membuat nasib  para
guru honorer di Kota Bekasi seperti diujung tanduk. Karena salah satu
isi peraturan itu akan menghapuskan guru honor.
Ketua
Forum Pembela Honorer Indonesia  (FPHI) Kota Bekasi, Dini Prihandiri,
wacana itu

Badan Kepegawaian Negara menjanjikan akan menuntaskan pembuatan nomor induk pegawainya (NIP) honorer kategori dua (K2) yang lulus tes, dalam waktu secepat-cepatnya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala (Waka) BKN Bima Haria Wibisana, menanggapi masih banyaknya NIP honorer K2 yang belum diterbitkan.

Bima mengakui, memang banyak masalah urusan honorer K2 ini, sehingga mengganggu proses